Page 12 - E-Modul Sistem Hukum dan Lembaga Peradilan Kelas 10

sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia
merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan

berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pelaksanaan tata
hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan.

Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh
karena itu tata hukum Indonesia baru ada ketika Negara Indonesia

diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut bisa dilihat dalam:
1. Proklamasi Kemerdekaan: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan

Kemerdekaan Indonesia”.

2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat

Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada
itu…. disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan

berdasarkan…. Dua hal di atas mengandung arti sebagai berikut:
a. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat

b. Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia. Di dalam

UndangUndang Dasar itulah tercantum tata hukum Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya

memuat ketentuan-ketentuan dasar dan merupakan rangka dari tata hukum
Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan lebih lanjut

dalam undangundang organik. Oleh karena itu, sampai sekarang masih terdapat
ketentuan hukum yang merupakan produk hukum kolonial misalnya Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.

2. Kekuasaan Kehakiman
Setelah mempelajari sistem hukum dari berbagai aspek, pada bagian ini

kalian akan diajak untuk menelaah lembaga negara yang mengawasi
pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga ini sering disebut sebagai

lembaga peradilan, yang merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari

Sistem Hukum dan Lembaga Peradilan 8