Page 17 - E-Modul Sistem Hukum dan Lembaga Peradilan Kelas 10

Berdasarkan bentuknya, hukum terbagi atas hukum tertulis dan hukum tidak
tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang tercantum dalam peraturan tertulis.

Hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat,

dan ditaati dalam kebiasaan.
7. Hukum Berdasarkan Sanksi atau Sifat

Berdasar sanksi atau sifatnya, hukum terbagi atas hukum yang bersifat
mengatur dan hukum yang bersifat memaksa (Salim, Septiana 2019 : 17-23).

D. Penggolongan dan Dasar Lembaga Peradilan

Untuk mewujudkan negara hukum, maka Indonesia memiliki lembaga-lembaga
peradilan. Lembaga-lembaga peradilan berfungsi memberi keadilan bagi setiap

pencari keadilan. Lembaga peradilan merupakan lembaga yang dibentuk oleh

pemerintah Indonesia untuk memutus perkara pidana dan perdata dalam rangka
penegakan hukum. Lembaga peradilan sejatinya dibentuk untuk

menjamin, melindungi dan memastikan kebebasan dan hak-hak asasi yang dimiliki
oleh setiap rakyat Indonesia ditegakkan. Selain itu, untuk mencegah tindakan

sewenang-wenang dalam menjalankan proses hukum. Dalam menjalankan
tugas, lembaga peradilan menganut asas jujur, bebas dan tidak memihak sesuai

UU No. 8 Tahun 1981.

Sistem Peradilan Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 24 Ayat (2)
UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 15 UU Kekuasaan Kehakiman diatur
mengenai Pengadilan Khusus sebagai berikut :

1. Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan Undang-Undang.

2. Pengadilan Syariah Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam merupakan

pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang
kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan

pengadilan khusus dalam lingkungan paradilan umum sepanjang

kewenangannya menyangkut peradilan umum.

Sistem Hukum dan Lembaga Peradilan 13