Page 105 - E-MODUL STUDI AGAMA KONTEMPORER
P. 105

Secara lengkap Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh

                        hikmat kebijaksanaan dalam permusyawartan atau perwakilan yang berketuhanan
                        Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan

                        Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


                               Rumusan tersebut  mengandung  arti  bahwa dalam  menggunakan hak-hak
                        demokrasi, haruslahdisertai rasa tnaggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa

                        menurut  keyakinan  agama  masing-masing;  menjunjung  tinggi  nilai-nilai
                        kemanusiaan  sesuai  dengan  martabat  dan  harkat  manusia;  haruslah  menjamin

                        persatuan  dankesatuan  bangsa;  dan  harus  dimanfaatkan  untuk  mewujudkan
                        keadilan sosial. Jadi Demokrasi pancasila berpangkal tolak darri kekeluargaan dan

                        gotong-royong.  Semangat  kekeluargaan  itu  sendiri  sudah  lama  dianut  dan

                        berkembang  dalama  masyarakt  Indonesia,  khusunya  di  masyarakat  pedesaan.
                        Menurut  Soepomo,  dalam  masyarakat  yang  dilandasi  semangat  kekeluargaan,

                        sumber  filosofi  yang  paling  tepat  adalah  aliran  pikiran  Integralistik.  Dengan
                        demikian, dalam Demokrasi Pancasila nilai-nilai perbedaan tetap dipelihara sebagai

                        sebuah kekayaan dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.


                             b. Ciri dan Aspek Demokrasi Pancasila

                               Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas antara lain bersifat kekeluargaan

                        dan kegotong-royongan yang bernapaskan Ketuhanan Yang Maha Esa; menghargai
                        hak-hak  asasi  manusia  serta  menjamin  adanya  hak-hak  minoritas;  pengambilan

                        keputusan  sedapat  mungkin  didasarkan  atas  musyawarah  untuk  mufakat;  dan

                        bersendi atas hukum.

                               Dalam Demokrasi Pancasila, kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan

                        atas kelembagaan. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui
                        saluran-saluran  tertentu  sesuai  dengan  UUD  1945.  Hal  ini  penting  untuk

                        menghindari adanya kegoncangan politik dalam negara.
                                                                             88
                        C.  Islam dan Demokrasi



                        88  Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarganegara (Jakarta:
                        Erlangga, 2010), hlm. 90-94



                                                              77
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110