Page 101 - E-MODUL STUDI AGAMA KONTEMPORER
P. 101

ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah

                        demokrasi dalam perwujudan pada dunia politik praktis.
                                                                              86
                               Makna  demokrasi  sebagai  dasar  hidup  bermasyarakat  dan  bernegara

                        mengandung  pengertian  bahwa  rakyatlah  yang  memberikan  ketentuan  dalam

                        masalah-masalah  mengenai  kehidupannya,  termasuk  dalam  menilai  kebijakkan
                        negara,  karena  kebijakkan  tersebut  akan  menentukan  kehidupan  rakyat.  dengan

                        demikian  negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  adalah  negara  yang
                        diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.
                                                                                  87

                        B.  Sejarah Demokrasi Di Indonesia


                               Secara umum pelaksanaan demokrasi di Indonesia dikelompokkan dalam
                        tiga kelompok, yaitu:


                          1.  Demokrasi Parlementer (Liberal)

                               Demokrasi  parlementer  di  negara  kita  telah  dipraktikkan  pada

                        masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949), kemudian dilanjutkan

                        pada  masa  berlakunya  RIS  1949  dan  UUDS  1950.  Pelaksanaan  Demokrasi
                        parelementer  tersebut  secara  yuridis  formal  berakhir  pada  tanggal  5  Juli  1959

                        bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945.
                               Masa berlakunya Demokrasi Parlementer (1945-1959), kehidupan politik

                        dan  pemerintahan  tidak  stabil  sehingga  program  suatu  kabinet  tidak  dapat
                        dilaksanakan  dengan  baik  dan  berkesinambungan.  Salah  satu  faktor  penyebab

                        ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya kabinet yang bertugas sebagai

                        pelaksana  pemerintahan.  Misalnya,  Kabinet  Syahrir  I,  Kabinet  Syahrir  II  dan
                        Kabinet  Amir  Syarifudin.  Sementara  itu,  pada  tahun  1950-1959,  umur  kabinet

                        kurang  lebih  hanya  satu  tahun  dan  terjadi  tujuh  kali  pergantian  kabinet,  yaitu
                        Kabinet Natsir, Sukimin, Wilopo, Ali Sastro Amodjojo I, Burhanudin Harahap, Ali

                        Sastro Amidjojo II dan Kabinet Djuanda.




                        86  Suryo Sakti Hadiwijoyo, Negara, Demokrasi Dan Civil Society, (Yogyakarta : Graha Ilmu,
                        2012), ed.ke-1, cet.ke-1, h. 41
                        87  Winarno, Op.cit., hlm. 114



                                                              73
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106