Page 16 - MEMBANGUN-DESA

berpemerintahan (self governing community) dengan
pemerintahan lokal (local self government):
a) Desa berbentuk pemerintahan masyarakat
atau pemerintahan berbasis masyarakat.
Pemerintahan Desa berbeda dengan pemerintahan
daerah, dimana pemerintahan daerah tidak
mengandung unsur masyarakat, melainkan perangkat
birokrasi.
b) Desa tidak identik dengan pemerintah Desa
dan kepala Desa. Desa mengandung pemerintahan
(local self government) dan sekaligus mengandung
masyarakat (self governing community), sehingga
membentuk kesatuan (entitas) hukum.

Frasa “prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional” bermakna: keberadaan dan kewenangan
Desa sudah ada sebelum adanya negara, sebagai warisan
masa lalu maupun berkembang dinamis karena prakarsa
masyarakat setempat. Dengan demikian, masyarakat yang
“Sebagian besar warga masyarakat Indonesia selalu
datang kepada pemerintah Desa untuk memperoleh
pelayanan dan penyelesaian masalah sosial selama 24
jam tanpa henti. Hal ini berbeda dengan pemerintah
daerah yang melayani masyarakat dengan jam kerja
tertentu. Oleh karena itu, Desa sebagai organisasi
pemerintahan berbasis masyarakat (self governing
community dan local self government), harus
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
NKRI.”

14 BUKU 7 : BADAN USAHA MILIK DESA: SPIRIT USAHA KOLEKTIF DESA