Page 19 - MEMBANGUN-DESA

NRI 1945], negara, swasta (pelaku ekonomi) dan
pihak ketiga (LSM, perguruan tinggi, lembaga donor
internasional dan sebagainya) harus melakukan
pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi
Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.
7. Eksistensi Desa mencakup hak asal usul (bawaan
maupun prakarsa lokal yang berkembang) wilayah,
pemerintahan, peraturan maupun pranata lokal,
lembaga-lembaga lokal, identitas budaya, kesatuan
masyarakat, prakarsa Desa maupun kekayaan Desa.
8. Konsep mengakui dan menghormati Desa berarti
tindakan untuk memanfaatkan, mendukung dan
memperkuat institusi Desa yang sudah ada, dan
bukannya menonjolkan tindakan intervensi (campur
tangan) dan tindakan memaksa dan mematikan institusi
Desa. Contoh tindakan yang bertentangan dengan Asas
Rekognisi (pengakuan dan penghormatan) adalah:
9. Pemerintah maupun swasta menjalankan proyek
pembangunan di Desa tanpa berdialog atau tanpa
memperoleh persetujuan Desa;
10. Pihak luar membentuk kelompok masyarakat Desa
tanpa persetujuan Desa; dan lain sebagainya.
11. Rekognisi Desa dimaksudkan untuk mengakui dan
menghormati identitas, adat istiadat, pranata dan
kearifan lokal sebagai bentuk tindakan untuk keadilan
kultural (cultural justice), yang disertai dengan
Redistribusi Ekonomi dalam bentuk alokasi dana
untuk Desa dari APBN dan APBD.

BUKU 7 : BADAN USAHA MILIK DESA: SPIRIT USAHA KOLEKTIF DESA 17