Page 21 - MEMBANGUN-DESA

2. Negara menetapkan kewenangan lokal berskala
Desa menjadi kewenangan Desa melalui UU
Desa. Penetapan kewenangan lokal berskala Desa
berarti terdapat peraturan perundang-undangan
yang secara langsung memberi batas-batas yang
jelas tentang kewenangan lokal berskala lokal, tanpa
melalui mekanisme delegasi maupun pelimpahan
urusan/wewenang dari kabupaten/kota. Misalnya,
Peraturan Menteri Desa PDTT No. 1/2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa.
3. Pemerintah melakukan dukungan dan fasilitasi
terhadap Desa dalam mengembangkan prakarsa
untuk menyusun dan menetapkan kewenangan lokal
berskala Desa. Misalnya, Peraturan Bupati/Walikota
tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa yang
disusun dengan melibatkan prakarsa pemerintahan
dan masyarakat Desa. Didalamnya terdapat BUM Desa
sebagai salah satu bentuk Daftar Kewenangan Lokal
Berskala Desa.
UU Desa dan PP No. 43/2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (selanjutnya disebut PP Desa) mengamanatkan
Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa [Pasal 34 PP Desa], dan
ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan Desa
diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 39 PP Desa).
Kementerian Desa PDTT telah menerbitkan Peraturan
Menteri Desa PDTT No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan

BUKU 7 : BADAN USAHA MILIK DESA: SPIRIT USAHA KOLEKTIF DESA 19