Page 86 - MEMBANGUN-DESA
P. 86
BUM Desa juga terikat dengan aturan-aturan eksternal
lainnya yang dibuat oleh pemerintah seperti Peraturan
Menteri Dalam Negeri, Peraturan Gubernur, Peraturan
Bupati maupun Peraturan Daerah lainnya. Demiki-
an juga dengan unit-unit usaha tertentu seperti unit
usaha simpan pinjam yang harus tunduk pada Un-
dang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro.
Terbitnya UU No. 6/2014 tentang Desa dan Peratur-
an Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
yang menyertai dan mengatur BUM Desa menjadi ba-
gian penting dari upaya pelembagaan BUM Desa. Ke-
percayaan kepada BUM Desa akan meningkat tatkala
BUM Desa dikelola sesuai dengan segenap peraturan
yang ada.
7. Dukungan dan proteksi desa dan supra desa
Pelembagaan BUM Desa dalam upaya menjadikannya
sebagai gerakan ekonomi masyarakat desa memerlu-
kan dukungan dan kerja keras dari segenap pihak baik
di tingkat desa maupun supra desa yaitu pemerintah
daerah dan pemerintah pusat. Sebagai lembaga per-
eko nomian yang masih relatif baru, BUM Desa me-
mer lukan dukungan tidak hanya berupa bantuan
mo dal finansial tetapi juga kebijakan (good will), pen-
dampingan, peluang dan kesempatan berusaha serta
Pelembagaan BUM Desa 25
