Page 91 - MEMBANGUN-DESA

Pertanggungjawaban juga diperlukan sebagai upaya

mengevaluasi kerja tahunan serta menyusun rencana
pengembangan. Laporan pertanggungjawaban antara
lain memuat laporan kinerja pengelola, kinerja usaha
(realisasi kegiatan usaha), rencana pengembangan
usaha, indikator keberhasilan, laporan keuangan dan
sebagainya.

D. TANTANGAN PELEMBAGAAN BUM DESA

Sebagai sebuah lembaga perekonomian yang masih
relatif baru, banyak tantangan dihadapi oleh pelembagaan
BUM Desa. Salah satunya adalah belum ditemukannya for-
mat kelembagaan seperti halnya koperasi, CV, perseroan,
yayasan dan sebagainya, serta status badan hukum yang
masih terus diperdebatkan.

BUM Desa merupakan lembaga perekonomian milik
desa yang legal walaupun tidak berbadan hukum tetapi
memiliki payung hukum yaitu Peraturan Desa. BUM Desa
adalah nomenklatur, sedangkan yang memiliki status ba-
dan hukum adalah unit usahanya seperti Unit Usaha Pe-
nge lolaan Air Minum, Unit Usaha Pasar Desa, Unit Usaha

Wisata Desa, Unit Usaha Toko Saprotan, Unit Usaha Sim-
pan Pinjam dll. Seperti halnya Pertamina, Bank, Telkom,
Garuda, dan lain-lain yang disebut sebagai BUMN, unit-
unit usaha itu disebut sebagai BUM Desa. Demikian juga

30 Pelembagaan BUM Desa