Page 6 - SKH Palangka Post Edisi 21 Juni 2019

jumat, 21 juNI 2019 06

Tingkatkan

Kualitas

Pengelola

Anggaran

PALANGKA
RAYA, PPOST
Fraksi Par-
tai Demokrasi
Indonesia Per-
juangan (PDIP)
sebagai salah
satu fraksi pen-
dukung dewan
menyatakan
dapat mener-
ima laporan
pertanggung-
jawaban (LPj)
Gubernur Ka-
limantan Ten- Ina Prayawati
gah (Kalteng)
tentang pelak-
sanaan APBD) 2018. Foto : PPost/Arianata
Meski menerima, fraksi PDI Perjuangan me- PaRIPuNa - Anggota DPRD Kalteng, Hj Nataliasi dan Hj Noor Fazariah Kamayanti. saat mengikuti rapat paripurna DPRD Kalteng, kemarin.
lalui legislator Ina Prayawati mengatakan, tetap
meminta pemerintah daerah agar dapat semakin
meningkatkan kuantitas dan kualitas dari staf
pengelola anggaran. Bangun Bandara Perintis
yang professional.
“Peningkatan kualitas pengelola anggaran
dapat dilakukan dengan pembinaan dan pem-
berian kesempatan untuk mengikuti berbagai
pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan
keuangan,” ucapnya di gedung DPRD Kalteng,
kemarin. di Lamandau
Sementara anggota DPRD Kalteng dari Fraksi
Amanat Nasional, Syahrudin Durasid, berharap
visi-misi kepala daerah dapat dilaksanakan den-
gan baik agar dapat memberikan rasa keadilan,
ketentraman dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Kepala daerah dalam menjalankan tugas dan PaLaNGKa RaYa, PPOSt Kalteng, Hj Nataliasi, sepakat den- depan adanya bandara perintis di siapkan pemkab. Pemkab dan ma-
fungsi pemerintahannya bersama dengan satuan Kabupaten Lamandau saat ini terus memacu diri meningkat- gan adanya usulan dari Pemerintah wilayah tersebut,” ujarnya di ge- syarakat berharap bandara tersebut
organisasi perangkat daerah (SOPD) dituntut kan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Seb- Kabupaten Lamandau agar diban- dung DPRD Kalteng, kemarin. segera terwujut,” jelas Nataliasi.
sebuah tanggungjawab besar, memiliki standar gun bandara perintis di wilayah Wakil rakyat asal pemilihan Srikandi Partai Amanat Nasi-
profesionalitas secara memadai, berdedikasi, agai salah satu kabupaten di wilayah barat yang masuk dalam tersebut. Kalteng III meliputi Kabupaten Ko- onal (PAN) Kalteng ini melanjutkan,
akuntabel dan berintegritas serta teruji. kawasan pinggir di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), tentu “Lokasi Kabupaten Lamandau tawaringin Barat (Kobar), Sukamara aktivitas masyarakat masuk dan
“Sebagai salah satu partai koalisi pengusung cukup jauh jika dijangkau lewat jalur darat. cukup jauh dari ibu kota provinsi, dan Lamandau ini juga mengung- keluar dari Lamandau semakin
gubernur dan wakil gubernur Kalteng, kami sehingga ketika ada kegiatan pent- kapkan masyarakat setempat juga meningkat. Baik itu berupa aktivi-
tetap mendorong pemerintah agar visi-misi yang ing yang harus dihadiri oleh pemer- mengharapkan hal yang sama. tas usaha maupun perekonomian
pernah disampaikan kepada masyarakat dapat Melihat dari kondisi letak georafis kan akses transportasi yang cepat. intah daerah, maka membutuhkan “Dari hasil reses beberapa waktu masyarakat, aktivitas pendidikan,
dilaksanakan secara maksimal dan berkomit- yang cukup jauh dari ibu kota Karenanya, anggota Dewan Per- waktu perjalan yang cukup lama yang lalu kami mengetahui lokasi kesehatan, politik, seni dan budaya.
men,” kata Syahrudin.(art/P4) provinsi tersebut, ke depan dibutuh- wakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan melelahkan. Jadi, sepakat ke bandara perintis tersebut sudah di- (art/P4)

Kenakalan Remaja Dewan Kaji Kinerja Banmus

dan Banggar

Perlu Perhatian Serius MUARA TEWEH, PPOST untuk membuat kebijakan yang sihan dan Tata Kota berdiri

pro rakyat
Sejumlah wakil rakyat Ka-
sendiri. Tidak gabung dengan
bupaten Barito Utara (Barut)
“Dengan demikian dalam
Dinas PUPR. Hal ini penting
melakukan kunjungan kerja
kita semua,” jelasnya.
(kunker) ke DPRD Medan, praktek sebagai anggota legis- untuk bahan pembelajaran bagi
latif dewan lebih dapat men-
Provinsi Sumatera Utara, Rabu jalankan tiga fungsinya dengan Hanya saja, lanjut Tajeri,
muaRa tEWEH, PPOSt “Hal ini sangat penting dalam perlu kita cermati bersama dan (19/6) kemarin. Kunker terkait baik,” katanya saat dibuhungi tidak semua perda yang dipe-
lewat WhatsApp, Kamis (20/6).
soal kinerja dari Badan Musy-
lajari di Sumatera Utara bisa
Pemerintah kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa langkah kita menyelematkan bisa mengarahkan kepada hal-hal awarah (Banmus) dan Badan Komentar serupa dikemuka- diterapkan di Barut. Karena
para generasi muda kita yang
yang berbau positif,” kata politisi
hendaknya bisa melakukan kegiatan penyuluhan kena- mudah larut dan terbawa arus partai Gerindra ini. Anggaran ( Banggar). kan anggota DPRD Barut lain- itu, perlu dipilah agar perda
Legislator Dewan Perwakilan
kalan remaja secara menyeluruh. Pasalnya, kenakalan oleh pengaruh lingkungan,” Mustafa juga mengimbau para Rakyat Daerah (DPRD) Barut, nya, H Tajeri. Ia mengatakan, yang dikeluarkan lebih banyak
selain mempelajari peraturan
manfaat dari pada mudaratnya.
remaja bukan hanya berpusat dalam kota kabupaten dan katanya. siswa atau generasi muda diminta Henny Rosgiarty Rusli men- daerah Banmus dan Banggar, “Letak geografis, ditambah
Mustafa juga meminta pemer-
kecamatan saja, namun juga sudah merambah desa. intah desa mempunyai program agar tidak melakukan tindakan erangkan, kunker membahas pihaknya juga mengunjungi kultur kehidupan masyarakat
menyimpang tersebut. Perlu pula
untuk peningkatan sumber daya dukungan dari semua pihak, kinerja Banmus dan Banggar beberapa tempat wisata re- kita pasti berbeda dengan
ligius, Dinas Kebersihan dan
kultur daerah lain. Karenanya
agar lebih produktif dan dapat
Begitu disampaikan legisla- generasi muda. Hal itu bukan manusia (SDM) dalam RPJMDes. terutama orang tua agar dapat memberikan kontribusi untuk Tata Kota dan Dinas PUPR perlu selektif dalam menetap-
tor Dewan Perwakilan Rakyat hanya ada di kota, tapi sudah Salah satunya dengan melakukan mengawasi anak-anaknya. kepentingan masyarakat serta setempat. kan raperda menjadi perda,”
Daerah (DPRD) Kabupaten megincar remaja desa, terutama penyuluhan atau bentuk apapun “Jangan sampai bila anak tidak bersinergi dengan pemerintah “Di Medan, Dinas Keber- jelas Hasrat.(nsn/P4)
Barito Utara (Barut), Mustafa para siswa,” ungkapnya kepada generasi muda, terutama pulang sampai larut malam tidak
Joyo Muhtar, kepada wartawan, Untuk narasumber penyuluh, terkait kenakalan remaja. dicari. Kemudian anak perem-
kemarin. Mustafa mengatakan, pihak “Para pemuda pada umum- puan agar menggunakan pakaian
“Kenakalan remaja seperti desa bisa bekerjasama dengan nya senang mencoba hal-hal yang sopan dan tertutup sehingga Retribusi RPH Bisa Jadi
pergaulan bebas, prilaku seks pemerintah kabupaten ataupun yang baru meski belum tahu tidak mengundang kejahatan
bebas dan penyalah gunaan Polres serta pihak terkait lain- efek samping dari perbuatannya dari kaum laki-laki,” katanya.
Sumber PAD
narkotika saat ini mengancam nya. tersebut. Nah, hal ini lah yang (nsn/P4)
MUARA TEWEH, PPOST Nadalsyah mengatakan, pem- tentang retribusi jasa usaha
Legislator DPRD Kabupaten bentukan produk hukum dalam yang mencakup jenis retri-
Barito Utara (Barut), Rosi Wa- bentuk daerah pada dasarnya busi rumah potong hewan.
hyuni mengatakan, rancangan merupakan salah satu upaya “Retribusi rumah potong
peraturan daerah (raperda) dalam rangka mengakomodir hewan ini merupakan salah
retribusi rumah potong hewan dan memberikan solusi bagi satu jenis distribusi jasa
(RPH) sangat penting bagi setiap permasalahan serta pe- usaha berdasarkan Undang-
pemerintah daerah, utamanya rubahan yang terjadi. Undang Nomor 28 tahun
untuk peningkatan pendapatan “Pengajuan rancangan meru- 2009 tentang pajak daerah
asli daerah (PAD). pakan upaya kita bersama un- dan retribusi daerah yang
Pasalnya, raperda itu tidak tuk menata perangkat hukum belum terakomodir sehingga
hanya sebatas untuk pening- yang diperlukan dalam rangka perlu dilakukan perubahan
katan PAD saja, namun juga penyelenggaraan tugas-tugas kedua atas Perda Nomor 9
pelegalan bagi rumah potong pemerintahan, pembangunan tahun 2011 tentang produksi
hewan itu sendiri. Nantinya ada dan pembinaan masyarakat,” dengan menambah jenis re-
pembinaan dan pengawasan katanya. tribusi rumah potong he-
dari pemerintah daerah atas Alasan mengajukan raperda wan,” jelas Nadalsyah.
rumah potong hewan tersebut. retribusi rumah potong hewan, Dengan ditambahnya je-
“Ada pengawasan agar nanti- jelas Bupati, lantaran terkait be- nis retribusi rumah potong
nya hewan atau daging yang lum terakomodir dalam peruba- hewan sebagai salah satu
dijual benar- benar sehat dan han kedua atas Perda Nomor jenis retribusi yang dipun-
terkontrol. Selain itu, lingkun- 9 tahun 2011 tentang retribusi gut dan tergolong dalam
gan rumah potong hewan pun jasa usaha yang telah diubah jenis retribusi jasa usaha,
diharapkan bersih dan sehat,” dengan Perda Nomor 2 tahun lanjut Bupati, diharapkan
Foto : PPost/Ist jelas Rosi, belum lama ini. 2017 tentang perubahan atas mampu meningkatkan PAD
KuNKER - Kunjungan kerja (kunker) DPRD Barito Utara (Barut) dipimpin langsung Ketua DPRD, Set Enus Y Mebas, di DPRD Medan, Rabu (19/6) kemarin. Sebelumnya Bupati Barut, Perda Nomor 9 tahun 2011 Barut.(P4)