Page 65 - MANUAL OP BENDUNG KLEPEK
P. 65

MANUAL OPERASI DAN PEMELIHARAAN

                                                                 Bendung Klepek D.I. PACAL Di Kabupaten Bojonegoro



                            Pengurus mempunyai wewenang :
                            a.   Menetapkan prioritas pembagian air sesuai dengan kondisi setempat
                            b.   Mengatur pemungutan iuran sesuai dengan keputusan rapat anggota
                            c.   Mengatur pengeringan sesuai dengan keputusan pejabat yang berwenang
                            d.   Melakukan  hubungan/  ikatan  dengan  pihak  lain  baik  melaksanakan
                                 kontrak dan mengontrakkan pekerjaan pembangunan dalam pemeliharaan
                                 jaringan irigasi di wilayahnya
                            e.   Memberikan sanksi kepada anggaota yang melakukan pelanggaran
                                                                                                         3
                            f.   Pengambilan  air  untuk  kolam,  maka  dikenakan  iuran  IPAIR  per  m
                                 Rp.100,-

                            Sumber keuangan Gabungan HIPPA terdiri dari :
                            a.  Iuran anggota.
                            b.  Sumbangan atau  bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.
                            c.  Usaha-usaha ekonomi dan usaha lain yang syah menurut hukum.


                         5.2.2 Pembinaan HIPPA dan Gabungan HIPPA
                         Untuk menjadikan HIPPA yang mandiri, perlu dilakukan pembinaan yang terarah
                         oleh  Instansi  Pemerintah  yang  terkait.  Dalam  Peraturan  Mendagri  No.  12/1992,

                         telah  dijabarkan  tugas  pembinaan  oleh  masing-masing  Instansi  terkait  tersebut,
                         yang antara lain adalah sebagai berikut :
                         ➢  Dari Segi Organisasi

                            ▪  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  memberi  petunjuk  pelaksanaan  dalam
                               rangka pembinaan dan pengembangan HIPPA
                            ▪  Bupati/Walikotamadya  Kepala  Daerah  Tingkat  II  bertanggung  jawab  atas
                               pelaksanaan dan pengembangan HIPPA
                            ▪  Camat bertanggung jawab melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas
                               pelaksanaan dan pengembangan HIPPA
                            ▪  Kepala  Desa  bertanggung  jawab  melaksanakan  pembinaan  dan
                               pengembangan  HIPPA sesuai dengan wewenangnya

                         ➢  Dari Segi Teknis
                            ▪  Teknis irigasi oleh Balai PSDA , dengan tugas untuk memberikan petunjuk
                               dan  bantuan  kepada  HIPPA  dalam  hal  yang  berhubungan  dengan  survey
                               dan desain, konstruksi serta O&P jaringan irigasi
                            ▪  Teknis  pertanian  oleh  Dinas  Pertanian,  dengan  tugas  untuk  memberikan
                               bimbingan  dan  penyuluhan  kepada  HIPPA  dalam  hal  yang  berhubungan
                               dengan  pemanfaatan  air  irigasi,  kebutuhan  air,  pola  tanam  dan  teknik
                               pemanfaatan air untuk pertanian







                                                                                                      58
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70