Page 279 - Buku Pedoman Guru Novy Hermawati

b. Lingkungan Sekolah
1) Sekolah harus memberikan pengawasan baik dari oknum guru, petugas
kebersihan, tamu sekolah atau
sesama anak didik. Sebab kekerasan seksual sering sekali justru terjadi di
lingkungan sekolah.
2) Memberikan pendidikan seksual yang bermanfaat bagi anak-anak agar tidak
terjerumus dalam kegiatan
yang tidak terdidik.
3) Memberikan pendikan keagamaan.
4) Memberikan kemampuan untuk membela diri,

c. Pemerintah
1) Dengan membuat pengaturan yang sangat tegas guna memberikan pencegahan
dan efek jera, dengan memberlakukan hukuman yang berat dan denda yang
tinggi, hal ini dapat mewujudkan peranan hukum preventif dan represif.
2) Membuat sistem pendidikan yang ramah pada anak dan keselamatan anak guna
menjunjung tinggi hak-hak anak.

C. Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Pelecehan seksual merupakan istilah dalam masyarakat untuk
menggambarkan suatu tindak kekerasan secara seksual, sedangkan di dalam
hukum istilah pelecehan seksual jarang digunakan karena lebih menggunakan
istilah kekerasan seksual kecuali dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan adanya istilah pelecehan seksual.
Pelecehan seksual terhadap anak masuk dalam deretan delik kesusilaan,
sedangkan delik sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang
sedangkan kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam
berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit
banyaknya mengenai kelamin (seksual) seorang manusia kesusilaan berbeda
dengan kesopanan karena istilah kesopanan umumnya mengenai adat kebiasaan
yang baik dan tidak terbatas pada kelamin (seksual).Delik kesusilaan terhadap
anak-anak di dalam KUH Pidana akan di bedakan menjadi 2 yaitu :

a. Persetubuhan
1) Kejahatan ini termuat dalam Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan
Terhadap Kesusilaan.
Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas
yang dapat dilakukan
terhadap laki-laki ataupun perempuan. Persetubuhan dibagi menjadi beberapa
macam yaitu :
2) Persetubuhan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana
3) Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam 286 dan 287 KUH Pidana
4) Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 287 KUH Pidana

b. Perbuatan Cabul

Cabul merupakan perbuatan yang menjurus ke arah perbuatan seksual atau
dapat berupa perkataan dan gambar yang mengarah pada seksual yang dilakukan
untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Perbuatan cabul pada anak