Page 7 - MODUL 2. ANALISIS PERANAN KELEMBAGAAN DALAM PEMBANGUNAN SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN

PENDAHULUAN

Sektor perikanan dan kelautan di Indonesia memiliki potensi yang sangat
besar untuk dikembangkan. Saat ini Indonesia telah dapat menghasilkan ikan

sebanyak 16 juta ton ikan per tahun. Namun kenyataannya bahawa sektor

perikanan dan kelautan sebagian besar di bangun dan dilaksanakan oleh nelayan
dengan skala usaha yang relatif kecil. Skala Usaha yang relatif kecil dapat

menghambat nelayan untuk meningkatkan pendapatan disebabkan oleh
produktivitas yang rendah. Pembangunan perikanan dan kelautan di Indonesia

saat ini lebih ditekankan kepada upaya yang berlandaskan kepada agrobisnis
perikanan. Pengembangan agrobisnis perikanan tidak terlepas dari peran

kelembagaan perikanan dan kelautan. Kelembagaan perikanan dan kelautan

merupakan nilai, norma dan aturan yang terdapat pada suatu intsitusi/lembaga
yang ada dimasyarakat perikanan. Berdasarkan Undang-undang No 16. Tahun

2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
mendefinisikan kelembagaan merupakan suatu lembaga yang

ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.

Kelembagaan perikanan dan kelautan merupakan pola hubungan dan
tatanan antara anggota masyarakat perikanan yang melekat, diwadahi dalam

suatu organisasi yang ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa
norma, kode etik atau aturan formal dan non-formal untuk bekerjasama demi

tercapainya tujuan yang diinginkan. Kelembagaan perikanan dan kelautan bagi

pelaku utama perikanan tumbuh dan berkembang berdasarkan unsur tertentu : 1)
adanya kepentingan yang sama, 2) adanya keakraban dan saling percaya antar

anggota masyarakat akibat dari saling mengenal, 3) memilik motivasi untuk maju,
4) serta adanya rasa tanggung jawab.

Kelembagaan pelaku utama dapat terbentuk karena adanya kesadaran dan
keinginan dari masyarakat perikanan untuk berubah dalam melaksanakan usaha

perikanan. Salah satu bentuk kelembagaan pelaku utama perikanan adalah

Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan. Berdasarkan Data BPS Jumlah
Kelompok Usaha Bersama nelayan sebanyak 2.401 pada tahun 2015.

Keberadaan KUB membantu masyarakat perikanan memilki kekuatan dalam
melaksanakan usaha perikanan, serta dapat mencari pemecahan permasalahan

secara bersama dengan anggota kelompok Usaha Bersama Nelayan.

Modul Praktikum Kelembagaan dan Perikanan/ v