Page 10 - Mobile Modul SIGA

MODUL 11 | Sistem Infomasi Keluarga/SIGA

A. Latar Belakang

Saudara Penyuluh KB di mana saja berada, dengan berbagai
perubahan lingkungan strategis baik nasional, regional maupun
internasional, telah memberi pengaruh pula dalam pelaksanaan
Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
di Indonesia. Perubahan paradigma kependudukan dan
pembangunan dunia, serta tuntutan perubahan di tanah air
telah memberi nuansa baru dan perubahan mendasar dalam
pengelolaan dan pelaksanaan Program Kependudukan, KB,
dan Pembangunan Keluarga di Indonesia. Dengan berbagai
perubahan dukungan strategi tersebut, maka Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1992 itu telah dilakukan amandemen di DPR,
sehingga pada tahun 2009 terbit Undang-Undang Nomor
52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga. Dalam undang-undang ini, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
mempunyai tugas dan fungsi tidak hanya di ruang lingkup
penyelenggaraan bidang keluarga berencana saja, tetapi juga
mencakup bidang kependudukan. Undang-Undang tersebut
diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor
87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem
Informasi Keluarga, disebutkan bahwa pengumpulan data dan
informasi keluarga dilaksanakan melalui kegiatan salah satunya
adalah pengelolaan data rutin pelayanan Keluarga Berencana
(KB). Dipertegas kembali dengan terbitnya Undang-Undang No.
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran: I
huruf N. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Sub Urusan 2. Keluarga
Berencana, poin d: Pengelolaan dan pengendalian sistem
informasi keluarga.

Dalam era reformasi, Program Kependudukan, KB, dan
Pembangunan Keluarga masih tetap menjadi perhatian dan

10 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana