Page 11 - Mobile Modul SIGA

komitmen Pemerintah, sehingga program ini masih tercantum
dan diamanatkan pula dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Sebagai langkah lanjut,
maka arah kebijakan dan strategi nasional dalam pembangunan
kependudukan dan keluarga berencana dalam RPJMN 2015-
2019 adalah salah satunya difokuskan kepada peningkatan
ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang
memadai, akurat dan tepat waktu, terdiri dari data dan informasi
hasil Pendataan Keluarga, Pelayanan KB, dan Pelayanan KB.

Urusan pelayanan KB sejalan juga dengan Undang-Undang
Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
yang dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa “Pelayanan
kesehatan meliputi pelayanan dan penyuluhan kesehatan,
imunisasi, pelayanan keluarga berencana, rawat jalan, rawat
inap, pelayanan darurat dan tindakan medis lainnya”. Hal ini
diperkuat dengan adanya Peraturan Kepala BKKBN Nomor 185
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Keluarga Berencana dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

Perkembangan kelembagaan dan lingkungan strategis
seperti desentralisasi, demokratisasi, debirokratisasi, globalisasi,
hak asasi manusia, pengarusutamaan gender, dan Sistem
Jaminan Kesehatan Nasional, menuntut perlu segera dilakukan
penyesuaian/perubahan indikator, variabel, serta mekanisme
pelaksanaanpelayanan KB, sehingga diperlukan penyempurnaan
terhadap Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pelayanan
KB Tahun 2015.

Memperhatikan berbagai tuntutan di atas dan perkembangan
pemanfaatan teknologi informasi, perlu dilakukan pengembangan
sistem pengumpulan serta pengelolaan data hasil pelayanan KB
secara desentralisasi. Pengembangan yang dilakukan adalah

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 11
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana