Page 34 - Majalah Digital PEMUDA MILLENIAL

RANGKUMAN MAPEL PPKN

Negara Indonesia adalah negara
hukum sebagaimana dinyatakan
dalam UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat
(3). ”Negara Indonesia adalah negara
hukum.” Hukum memiliki 2 bentuk
yaitu tertulis dan tidak tertulis.
Tata urutan peraturan perundang-
undangan di Indonesia diatur dalam
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.
Peraturan perundang-undangan ada-
lah peraturan tertulis yang memuat
norma hukum yang mengikat secara
umum dan dibentuk atau ditetapkan
oleh lembaga negara atau pejabat
yang berwenang melalui prosedur
yang ditetapkan dalam peraturan
perundang undangan.

Prinsip yang berlaku dalam hukum:
1. Dasar peraturan perundang-
undangan selalu berkaitan dengan
peraturan perundang-undangan
2. Hanya peraturan perundang-
undangan tertentu yang dapat di
jadikan landasan yuridis
3. Peraturan perundang-undangan
yang berlaku hanya dapat dihapus,
dicabut, atau diubah oleh per
aturan perundang-undangan yang Asas pembentukan peraturan per perundang undangan dibuat karena
sederajat atau lebih tinggi undang-undangan: memang benar-benar dibutuhkan
4. Peraturan perundang-undangan yg » Kejelasan tujuan, setiap pembentuk dan bermanfaat dalam mengatur
baru mengesampingkan peraturan an peraturan perundang undangan kehidupan bermasyarakat, ber-
perundang-undangan yang lama harus mempunyai tujuan jelas yang bangsa, dan bernegara
5. Peraturan perundang-undangan hendak dicapai » Kejelasan rumusan adalah bahwa
yang lebih tinggi mengesamping » Kelembagaan/organisasi pemben- setiap peraturan perundang-undang
kan peraturan perundang-undang tuk yang tepat, setiap jenis peraturan an harus memenuhi persyaratan
an yang lebih rendah perundang-undangan harus dibuat teknis penyusunan peraturan per
6. Peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara/ pejabat undang - undangan, sistematika,
yang bersifat khusus menge- pembentuk peraturan perundang- pilihan kata atau istilah, serta bahasa
sampingkan peraturan perundang- undangan yang berwenang hukum yang jelas dan mudah di
undangan yang bersifat umum » Kesesuaian jenis, hierarki, dan mengerti sehingga tidak menimbul
7. Setiap jenis peraturan perundang- materi muatan, dalam pembentukan kan berbagai macam interpretasi
undangan memiliki materi yang peraturan perundang - undangan, dalam pelaksanaannya
berbeda pembuat harus benar-benar mem- » Keterbukaan adalah bahwa dalam
perhatikan materi muatan yang pembentukan peraturan perundang-
Jenis dan tata urutan peraturan tepat sesuai dengan jenis dan undangan mulai dari perencanaan,
perundang-undangan yaitu: hierarki peraturan perundang- penyusunan, pembahasan, pengesah
1. Undang-Undang Dasar Negara undangan an atau penetapan, dan pengundang
Republik Indonesia Tahun 1945 an bersifat transparan dan terbuka.
2. Ketetapan Majelis Permusyawara- » Dapat dilaksanakan, setiap pem- Dengan demikian, seluruh lapisan
bentukan peraturan perundang-
tan Rakyat masyarakat mempunyai kesempat-
3. Undang-Undang/Peraturan Peme- undangan harus memperhitungkan an yang seluas-luasnya untuk mem
efektivitas peraturan perundang-
rintah Pengganti Undang-undang berikan masukan dalam pem-
4. Peraturan Pemerintah undangan tersebut di dalam masya bentukan.
5. Peraturan Presiden rakat, baik secara filosofis, sosio-
logis, maupun yuridis
6. Peraturan Daerah Provinsi Materi muatan peraturan per undang-
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota » Kedayagunaan dan kehasilgunaan undangan harus mencerminkan :
adalah bahwa setiap peraturan
33