Page 35 - Majalah Digital PEMUDA MILLENIAL

RANGKUMAN MAPEL PPKN

» Pengayoman, perlindungan untuk 2. Sidang MPR untuk mengubah 2. DPR membahas rancangan
menciptakan ketenteraman ma- pasal-pasal dihadiri sekurang- undang-undang yang diusulkan
syarakat kurangnya 2/3 anggota MPR oleh DPD melalui alat ke-
» Kemanusiaan, perlindungan dan 3. Putusan untuk mengubah disetujui lengkapan DPR
penghormatan hak asasi manusia oleh sekurang-kurangnya 50% 3. DPR mengajukan rancangan
serta harkat dan martabat setiap ditambah satu dari anggota MPR undang-undang secara tertulis
warga negara dan penduduk 4. Khusus mengenai bentuk Negara kepada presiden. Presiden me-
Indonesia secara proporsional Kesatuan Republik Indonesia nugasi menteri terkait untuk
» Kebangsaan, sifat dan watak bangsa tidak dapat dilakukan perubahan membahas rancangan undang-
undang bersama DPR
Indonesia yang majemuk dengan 4. Apabila disetujui bersama oleh
tetap menjaga prinsip Negara Dalam perubahan UUD Negara
Kesatuan Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1945 DPR dan presiden, selanjutnya
» Kekeluargaan, musyawarah untuk ada kesepakatan dasar, yaitu : rancangan undang-undang disah
oleh
kan
menjadi
presiden
1. Tidak mengubah Pembukaaan
mencapai mufakat dalam setiap UUD Negara Republik Indonesia undang-undang
pengambilan keputusan Tahun 1945
» Kenusantaraan, memperhatikan ke- 2. Tetap mempertahankan Negara Peraturan Pemerintah Pengganti
pentingan seluruh wilayah Indo- Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang (Perppu) adalah
nesia dan materi muatan peraturan 3. Mempertegas sistem pemerintah- peraturan perundang-undangan yang
perundang-undangan yang dibuat di an presidensial dikeluarkan oleh presiden karena
daerah merupakan bagian dari 4. Penjelasan UUD Negara Republik keadaan genting dan memaksa.
sistem hukum nasional yang ber- Indonesia Tahun 1945 yang Perppu diatur dalam UUD 1945 pasal
dasarkan Pancasila dan Undang- memuat hal-hal bersifat normatif 22 ayat (1, 2, dan 3) yang memuat
Undang Dasar Negara Republik (hukum) akan dimasukkan ke- ketentuan :
Indonesia Tahun 1945 dalam pasal-pasal 1. Presiden berhak mengeluarkan
» Bhinneka Tunggal Ika, mem- 5. Melakukan perubahan dengan Perppu dalam hal ihwal ke-
perhatikan keragaman penduduk, cara adendum, artinya menambah gentingan yang memaksa
agama, suku, dan golongan, kondisi pasal perubahan tanpa menghilang 2. Perppu harus mendapat per-
khusus daerah serta budaya dalam kan pasal sebelumnya, bertujuan setujuan DPR dalam masa
kehidupan bermasyarakat, ber- untuk kepentingan bukti sejarah persidangan berikutnya
bangsa, dan bernegara 3. Apabila Perppu tidak mendapat
» Keadilan, keadilan secara proporsi- Ketetapan MPR adalah putusan persetujuan DPR, maka Perppu
onal bagi setiap warga negara majelis yang memiliki kekuatan harus dicabut
» Kesamaan kedudukan dalam hukum hukum mengikat ke dalam dan ke luar 4. Apabila Perppu mendapat perse-
dan pemerintahan, tidak boleh me- majelis. Mengikat ke dalam berarti tujuan DPR, Perppu ditetapkan
muat hal yang bersifat membedakan mengikat kepada seluruh anggota menjadi undang-undang
berdasarkan latar belakang, antara majelis. Mengikat ke luar berarti
lain: agama, suku, ras, golongan, setiap warga negara, lembaga Peraturan pemerintah (PP) adalah
gender, atau status sosial masyarakat dan lembaga negara peraturan perundangan-undangan
» Ketertiban dan kepastian hukum, terikat oleh Ketetapan MPR. yang ditetapkan oleh presiden untuk
dapat mewujudkan ketertiban dalam Undang-Undang adalah peraturan melaksanakan Undang-Undang. Per-
masyarakat melalui jaminan perundang-undangan yang dibentuk aturan Presiden (Perpres) adalah
kepastian hukum oleh DPR dengan persetujuan ber- peraturan perundang-undangan yang
» Keseimbangan, keserasian, dan ke- sama presiden. Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden untuk men
selarasan: keseimbangan, keserasi Pengganti Undang Undang adalah jalankan perintah peraturan per--
peraturan yang ditetapkan oleh
undang-undangan yang lebih tinggi
an, dan keselarasan antara kepen-
tingan individu, masyarakat, serta presiden dalam hal ihwal kegentingan atau dalam menyelenggarakan ke-
kepentingan bangsa dan negara. yang memaksa. Undang-Undang dan kuasaan pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Pengganti
Tata cara perubahan UUD di- UndangUndang memiliki kedudukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
yang sederajat.
adalah peraturan perundang-undang-
tegaskan dalam pasal 37 UUD an yg dibentuk oleh DPRD provinsi
Negara Republik Indonesia Proses pembuatan undang-undang dgn persetujuan bersama gubernur.
Tahun 1945 :
1. Usul perubahan pasal-pasal di- apabila rancangan di usulkan oleh Kesadaran hukum warga negara
DPR :
ajukan oleh sekurang-kurangnya
1/3 dari jumlah anggota MPR dan Proses pembuatan undang-undang dapat diukur dari Pengetahuan
hukum, Pemahaman kaidah-kaidah
apabila diusulkan oleh DPD yaitu :
disampaikan secara tertulis yang 1. DPD mengajukan usul rancangan hukum, Sikap dan norma-norma
memuat bagian yang diusulkan
untuk diubah beserta alasannya undang-undang kepada DPR hukum serta Perilaku hukum.
secara tertulis

34