Page 69 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO
P. 69

PRESIDEN
                                                    REPUBLIK INDONESIA

                                                          -  68  -


                                                        Pasal 154

                                 Pemerintah       daerah      yang     belum      menetapkan        RPJMD
                                 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dokumen
                                 perencanaan daerah lainnya dapat digunakan sebagai pedoman
                                 penyusunan RKPD.



                                                        BAB XVIII

                                                KETENTUAN PENUTUP


                                                        Pasal 155
                                 Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah
                                 diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.


                                                        Pasal 156

                                 Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini harus
                                 diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak
                                 Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.


                                                        Pasal 157
                                 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
                                 Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
                                 Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
                                 Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
                                 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) dicabut dan
                                 dinyatakan tidak berlaku.


                                                        Pasal 158

                                 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
                                 diundangkan.







                                                                                                   Agar . . .
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74