Page 67 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Pasal 146
(1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya
untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang
bersangkutan.

Pasal 147

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan
pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang
bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang
bersangkutan.

Pasal 148

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari
masyarakat atau badan lain.

Pasal 149

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk
membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Pasal 150

Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur
lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh
pertimbangan Menteri Keuangan.

BAB XV

PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 151

(1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan
daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Berdasarkan . . .