Page 63 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah
atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat
daerah, dan pegawai negeri sipil daerah.

Pasal 131

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 untuk
kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil
pemerintah.

Pasal 132

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 133

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian Intern

Pasal 134
(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah
mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian
intern di lingkungan pemerintahan daerah yang
dipimpinnya.

(2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian
intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern

Pasal 135
Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan
Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB XIII . . .