Page 61 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

(3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan
pada anggaran belanja daerah.

Pasal 125

(1) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kedaluwarsa
setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo,
kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

(2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan
tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa
kedaluwarsa.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok
pinjaman daerah.

Pasal 126

Pinjaman daerah bersumber dari:
a. pemerintah;
b. pemerintah daerah lain;

c. lembaga keuangan bank;

d. lembaga keuangan bukan bank; dan
e. masyarakat.

Pasal 127

(1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan
daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri
Keuangan.

(2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan
Menteri Dalam Negeri.

(3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal
obligasi daerah yang akan diterbitkan.

(4) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan
pada penerimaan pembiayaan.

(5) Pembayaran . . .