Page 66 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

(2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap
bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat
lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan
ganti rugi.

Pasal 141
Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau
pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa
jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian
tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya
kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang
bersangkutan.

Pasal 142
(1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara
ditetapkan oleh BPK.

(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan
unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri
bukan bendahara ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti
kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 145

Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk :

a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum;

b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan
ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 146 . . .