Page 62 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

(5) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada
belanja bunga dalam anggaran belanja daerah.

Pasal 128

Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 129

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan
pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang
dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 130

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129
meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi,
konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan
pengembangan.

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup perencanaan dan penyusunan APBD,
penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah,
pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan
keuangan daerah.

(3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban APBD yang dilaksanakan secara
berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh
kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu
sesuai dengan kebutuhan.

(4) Pendidikan . . .