Page 60 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

(3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana
cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari
dana cadangan tersebut.

(4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas
penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah, dan
penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

(5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran
menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun
anggaran yang bersangkutan.

Pasal 123

(1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122
ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola
oleh PPKD.

(2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya,
dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang
memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

(3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menambah dana cadangan.

(4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Bagian Keenam
Pengelolaan Utang Daerah

Pasal 124

(1) Kepala daerah dapat mengadakan utang daerah sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
daerah tentang APBD.

(2) PPKD menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah
tentang pelaksanaan pinjaman daerah.

(3) Biaya . . .