Page 58 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Bagian Ketiga
Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 116

Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek
dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi,
sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 117

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 116 merupakan investasi yang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua
belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 116, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 118

(1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 117 ayat (2) terdiri dari investasi permanen dan non
permanen.

(2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa
ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.

(3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan
atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

Pasal 119

Pedoman Investasi permanen dan non permanen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keempat . . .