Page 79 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO
P. 79
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran
dan fungsi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam
menyusun kebijakan dan mengordinasikan penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan
daerah.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Tim anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan
dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10 . . .
