Page 81 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 12
Ayat (1)
Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat ini melalui
usulan atasan langsung yang bersangkutan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup
dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi
terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi
dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun
yang bersangkutan;

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah
menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan
pada tahun yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah
menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan;

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus
diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian;

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran
daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
Fungsi . . .