Page 82 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO
P. 82
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah
daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang
dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai
perolehan atau nilai wajar.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah bahwa jumlah
pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan
belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan
tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah
pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ekuitas dana lancar” adalah selisih antara
aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 21 . . .
