Page 105 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

(5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib (5) Tetap -
mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan
uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku
BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana -
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan : dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan :
a. buku kas umum; a. tetap
b. buku pembantu per rincian obyek penerimaan; b. dihapus
c. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan c. buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan
d. bukti penerimaan lainnya yang sah. d. tetap

(7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis (7) Tetap -
atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(8) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada (8) Tetap -
ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

(9) Mekanisme dan tatacara verifikasi, evaluasi dan analisis (9) Tetap -
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam peraturan
kepala daerah.

(10) Format buku kas umum, buku pembantu per rincian objek (10) Tetap -
penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran D.I peraturan menteri ini.

(11) Format surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi, (11) Tetap -
surat tanda setoran, dan surat tanda bukti pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran D.II peraturan menteri ini.

(12) Format laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan (12) Tetap -
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum
dalam Lampiran D.III peraturan menteri ini.

Pasal 190 - -

(1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan - -
kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak
mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan,
lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk
bendahara penerimaan pembantu.

(2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan - -
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 105 - dari 162
halaman