Page 110 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

huruf d tercantum dalam Lampiran D.VII peraturan menteri ini.

Pasal 201 - -

Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud -
dalam Pasal 199 dan Pasal 200 ditetapkan dalam peraturan kepala
daerah.

44. Ketentuan Pasal 202 ayat (2) huruf c dan ayat (3) diubah dan
diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni
ayat (4a), sehingga Pasal 202 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 202 Pasal 202 -

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan -
bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK- pembantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna
SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan. anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD
dalam rangka tambahan uang persediaan.

(2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri (2) Tetap -
dari :
a. surat pengantar SPP-TU; a. tetap
b. ringkasan SPP-TU; b. tetap
c. rincian SPP-TU; c. rincian rencana penggunaan TU
d. salinan SPD; d. tetap
e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh e. tetap
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang
persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan f. tetap
pengisian tambahan uang persediaan; dan
g. lampiran lainnya. g. tetap

(3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat -
dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian
penggunaan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. kebutuhan dan waktu penggunaan.

(4) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (4) Tetap -
(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas
umum daerah

(4a) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang -
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk :
a. kegiatan yang pelaksanaan nya melebihi 1 (satu)
bulan
b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 110 - dari 162
halaman