Page 109 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011
P. 109
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011
(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh - -
bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-
SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
(2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri - -
dari:
- -
a. surat pengantar SPP-UP;
b. ringkasan SPP-UP; - -
c. rincian SPP-UP; - -
d. salinan SPD; - -
e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh - -
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan
saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
f. lampiran lain yang diperlukan. - -
43. Ketentuan Pasal 200 ayat (2) huruf c dan d diubah dan ayat (3)
dihapus, sehingga Pasal 200 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 200 Pasal 200 -
(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh (1) Tetap -
bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-
SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
(2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
dari: terdiri dari:
a. surat pengantar SPP-GU; a. tetap
b. ringkasan SPP-GU; b. tetap
c. rincian SPP-GU; c. rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;
d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban d. bukti transaksi yang sah dan lengkap;
bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-
UP/GU/TU sebelumnya;
e. salinan SPD; e. tetap
f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh f. tetap
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak
dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang
persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
dan
g. lampiran lain yang diperlukan. g. tetap
(3) Format surat pengesahan laporan pertanggungjawaban (3) Dihapus -
bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 109 - dari 162
halaman
