Page 114 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011
P. 114

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006                            PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007                           PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011


           (2)   SPP-LS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  untuk                       -                                                          -
                pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak
                dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban
                pihak  ketiga  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
                undangan.

           (3)   SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang                    -                                                          -
                bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh
                bendahara pengeluaran.

           (4)   SPP-UP/GU/TU  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  untuk                       -                                                          -
                pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga

                                                                      45.   Ketentuan Pasal 207 diubah sehingga Pasal 207  berbunyi sebagai
                                                                        berikut :

                                Pasal 207                                                 Pasal 207                                                     -

           Format  dokumen  SPP-UP,  SPP-GU,  SPP-TU,  dan  SPP-LS     Format dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS sebagaimana                    -
           sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), Pasal 200 ayat (1),   dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), Pasal 200 ayat (1), Pasal 202 ayat
           Pasal  202  ayat  (1),  Pasal  204  ayat  (1),  Pasal  205  ayat  (1)  tercantum   (1),  Pasal  204  ayat  (1), Pasal  205  ayat  (1)  tercantum  dalam  Lampiran
           dalam Lampiran D.X  peraturan menteri ini.               D.X.a, D.X.b, D.X.c, D.X.d, D.X.e dan D.X.f  peraturan menteri ini.

                                Pasal 208                                                    -                                                          -

           Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,              -                                                          -
           belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara
           pengeluaran  SKPKD  dilakukan  dengan  menerbitkan  SPP-LS  yang
           diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPD

                                Pasal 209                                                    -                                                          -

          (1)   Dokumen  yang  digunakan  oleh  bendahara  pengeluaran  dalam                -                                                          -
                menatausahakan   pengeluaran   permintaan   pembayaran
                mencakup:
                                                                                             -                                                          -
                a.   buku kas umum;
                b.   buku simpanan/bank;                                                     -                                                          -
                c.   buku pajak;                                                             -                                                          -
                d.   buku panjar;                                                            -                                                          -
                e.   buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan                    -                                                          -
                f.   register SPP-UP/GU/TU/LS.                                               -                                                          -

          (2)   Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran                   -                                                          -
                untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.

          (3)   Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c,               -                                                          -
                huruf  d,  huruf  e  dan  huruf  f  dapat  dikerjakan  oleh  pembantu
                bendahara pengeluaran
              BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau                                                                                                                 Halaman - 114 - dari 162
                                                                                                                                                                              halaman
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119