Page 124 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

(3) Lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat - -
(1) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 204.

(4) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan - -
SPM-LS disertai dengan kelengkapan dokumen untuk
disampaikan kepada kuasa BUD provinsi atau kabupaten/kota

(5) Kelengkapan dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada - -
ayat (4) mengacu pada ketentuan dalam Pasal 214

(6) Kuasa BUD provinsi atau kabupaten/kota meneliti kelengkapan - -
dokumen SPM-LS tugas pembantuan yang diajukan oleh kepala
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menerbitkan
SP2D

Pasal 231 - -

(1) Pedoman penatausahaan pelaksanaan pendanaan tugas - -
pembantuan provinsi di kabupaten/kota dan desa ditetapkan
dalam peraturan gubernur

(2) Pedoman penatausahaan pelaksanaan pendanaan tugas - -
pembantuan kabupaten/kota di desa ditetapkan dalam
peraturan bupati/walikota.

BAB XI - -
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH - -

Bagian Pertama - -
Sistem Akuntansi - -

Pasal 232 - -

(1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan - -
sistem akuntansi pemerintahan daerah.

(2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok
pengelolaan keuangan daerah.

(3) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud - -
pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan
pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung-jawaban
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 124 - dari 162
halaman