Page 125 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

(4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan - -
dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan
ditambah dengan buku besar pembantu.

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - -
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan
menyusun laporan keuangan yang meliputi :
- -
a. laporan realisasi anggaran;
b. neraca; - -
c. laporan arus kas; dan - -
d. catatan atas laporan keuangan. - -

(6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - -
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas akuntansi
menyusun laporan keuangan yang meliputi :
- -
a. laporan realisasi anggaran;
b. neraca; dan - -
c. catatan atas laporan keuangan. - -

Pasal 233 - -

(1) Sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya - -
meliputi:
a. prosedur akuntansi penerimaan kas; - -
b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; - -
c. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan - -
d. prosedur akuntansi selain kas. - -

(2) Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud - -
pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip
pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang
mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan
pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 234 - -

(1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD. - -

(2) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD. - -

(3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) - -
mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur
penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran.

Pasal 235 - -
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 125 - dari 162
halaman