Page 129 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

c. bukti transaksi penerimaan kas lainnya. - -

47. Ketentuan Pasal 243, Pasal 249, Pasal 256, Pasal 261, Pasal 268,
Pasal 274, Pasal 280, dan Pasal 285 dihapus.

Pasal 243 Pasal 243 -

(1) Buku yang digunakan untuk mencatat prosedur akuntansi (1) Dihapus -
penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 terdiri
dari :
a. buku jurnal penerimaan kas;
b. buku besar; dan
c. buku besar pembantu.

(2) Format buku jurnal penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada (2) Dihapus -
ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran E.III peraturan
menteri ini.

(3) Format buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (3) Dihapus -
b tercantum dalam Lampiran E.IV peraturan menteri ini.

(4) Format buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dihapus
(1) huruf c tercantum dalam Lampiran E.V peraturan menteri ini.

Pasal 244 - -

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam - -
Pasal 241dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 245 - -

(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas - -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) melakukan
pencatatan kedalam buku jurnal penerimaan kas dengan
mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan kas
berkenaan.

(2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting - -
ke dalam buku besar rekening berkenaan.

(3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud - -
pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan
keuangan SKPD.

Pasal 246 - -

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 129 - dari 162
halaman