Page 13 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/ dinas/ biro pelaksanaan anggaran badan/ dinas/ biro keuangan/ bagian
keuangan/ bagian keuangan selaku Bendahara Umum keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
Daerah.
62. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang - 62. Dokumen Pelaksanaan Pe rubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
pengguna anggaran.
62a. Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Lanjutan yang selanjutnya
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun
sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun
berikutnya.
63. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang - 63. tetap
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
64. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah - 64. tetap
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
65. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP - 65. tetap
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk
mengajukan permintaan pembayaran.
66. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP - 66. tetap
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.
67. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU - 67. tetap
adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk
permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.
68. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat - 68. tetap
SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna
melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak
dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang
persediaan.
69. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah - 69. tetap
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya
dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 13 - dari 162
halaman