Page 10 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011
P. 10

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006                            PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007                           PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011


                1 (satu) tahun.
          32.    Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara  yang  selanjutnya              -                               32.  tetap
                disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas
                maksimal  anggaran  yang  diberikan  kepada  SKPD  untuk  setiap
                program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum
                disepakati dengan DPRD.
          33.   Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  yang  selanjutnya  disingkat  PPA   33.   Dihapus                          33. Dihapus
                adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
                yang  diberikan  kepada  SKPD  untuk  setiap  program  sebagai
                acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan
                DPRD.
          34.    Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat                  -                               34.  Rencana Kerja dan Anggar  an SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
                RKA-SKPD  adalah  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran                                                       SKPD adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi
                yang  berisi  rencana  pendapatan,  rencana  belanja  program  dan                                              rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD
                kegiatan  SKPD  serta  rencana  pembiayaan  sebagai  dasar                                                      sebagai dasar penyusunan APBD.
                penyusunan APBD.
                                                                   2.   Diantara  ketentuan  Pas  al  1  angka  34  dan  angka  35  disisipkan
                                                                        angka 34a yang berbunyi sebagai berikut :
                                                                        34a.   Rencana Kerja d  an Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan   34a.  Rencana Kerja dan Angg  aran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
                                                                              Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  RKA-PPKD  adalah   yang  selanjutnya  disingkat  RKA-PPKD  adalah  rencana  kerja  dan
                                                                              rencana kerja dan anggaran badan/ dinas/ biro keuangan/   anggaran  badan/  dinas/  biro  keuangan/  bagian  keuangan  selaku
                                                                              bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.       Bendahara Umum Daerah.
          35.    Kerangka  Pengeluaran  Jangka  Menengah  adalah  pendekatan                 -                               35.  tetap
                penganggaran  berdasarkan  kebijakan,  dengan  pengambilan
                keputusan  terhadap  kebijakan  tersebut  dilakukan  dalam
                perspektif   lebih   dari   satu   tahun   anggaran,   dengan
                mempertimbangkan  implikasi  biaya  akibat  keputusan  yang
                bersangkutan  pada  tahun  berikutnya  yang  dituangkan  dalam
                prakiraan maju.
          36.    Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan              -                               36.  tetap.
                dana  untuk  tahun  anggaran  berikutnya  dari  tahun  yang
                direncanakan  guna  memastikan  kesinambungan  program  dan
                kegiatan  yang  telah  disetujui  dan  menjadi  dasar  penyusunan
                anggaran tahun berikutnya.
          37.    Kinerja  adalah  keluaran/hasil  dari  kegiatan/program  yang  akan         -                               37.  tetap
                atau  telah  dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran
                dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
          38.    Penganggaran  Terpadu  (unified  budgeting)  adalah  penyusunan             -                               38.  tetap
                rencana  keuangan  tahunan  yang  dilakukan  secara  terintegrasi
                untuk  seluruh  jenis  belanja  guna  melaksanakan  kegiatan
                pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi
                alokasi dana.
          39.    Fungsi  adalah  perwujudan  tugas  kepemerintahan  dibidang                 -                               39.  tetap.
               BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau                                                                                                                 Halaman - 10 - dari 162
                                                                                                                                                                              halaman
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15