Page 7 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

diantara angka 62 dan angka 63 disisipkan angka baru yaitu angka
62a, ditambahkan angka baru yaitu angka 79 dan angka 80,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 - Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah - 1. tetap
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan - 2. tetap
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, - 3. tetap
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan - 4. tetap
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut - 5. tetap
desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuaan Republik Indonesia.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah - 6. tetap
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang - 7. tetap
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala
daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang
berlaku di Provinsi Papua.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 7 - dari 162 halaman