Page 3 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Republik Indonesia Nomor 4437) 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4548);
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
tentang Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
tentang Kedudukan Protokoler dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 4416) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 4540);
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 3 - dari 162 halaman