Page 2 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011
P. 2
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
tentang Penyelenggaraan Negara yang Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
tentang Keuangan Negara (Lembaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Tanggungjawab Keuangan Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nasional (Lembaran Negara Republik 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Nomor 4421);
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 2 - dari 162 halaman
