Page 1 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011
P. 1

MENTERI DALAM NEGERI
                                                                                   REPUBLIK INDONESIA


                                                               PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006
                                                                  TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
                                                                     SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
                                                               PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011
                                            TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006

                                                                         DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                                                                                 MENTERI DALAM NEGERI,



                     PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006                            PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007                           PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011


          Menimbang   :   bahwa  untuk  melaksanakan  Pasal  155  Peraturan      a.   bahwa  dengan  ditetapkannya    Peraturan  Pemerintah  Nomor  38      a.   bahwa  dengan  adanya  pengalihan    dana  Bantuan  Operasional
                         Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang    Tahun  2007  tentang  Pembagian Urusan          Pemerintahan Antara   Sekolah  dari    Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  menjadi
                         Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  perlu  ditetapkan   Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan   Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,    penetapan  peraturan
                         Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman   Daerah  Kabupaten/Kota,  dan    Peraturan    Pemerintah    Nomor  41    perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
                         Pengelolaan Keuangan Daerah.                   Tahun      2007  tentang      Organisasi  Perangkat  Daerah,  perlu   yang  berimplikasi  terhadap  perubahan  struktur  pendapatan,
                                                                        dilakukan    penyempurnaan  pengelolaan  keuangan  daerah  sesuai   penegasan  terhadap  kedudukan  pejabat  pembuat  komitmen,
                                                                        dengan urusan   dan   organisasi perangkat daerah;        penganggaran  tahun  jamak    dan    pengaturan  pendanaan  tanggap
                                                                                                                                  darurat  bencana,    perlu  dilakukan  penyempurnaan  terhadap
                                                                                                                                  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang
                                                                                                                                  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

                                                                   b.   bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan      b.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam
                                                                        teknis  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  perlu  dilakukan   huruf a  perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
                                                                        penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor   Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
                                                                        13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;   Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

                                                                   c.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam
                                                                        huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  menetapkan  Peraturan  Menteri  Dalam
                                                                        Negeri  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
                                                                        Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan
                                                                        Daerah;
   1   2   3   4   5   6