Page 12 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

51. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui - 51. tetap
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
52. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan - 52. tetap.
daerah dan belanja daerah.
53. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara - 53. tetap
pendapatan daerah dan belanja daerah.
54. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu - 54. tetap
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
55. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat - 55. tetap.
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.
56. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan - 56. tetap
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban
untuk membayar kembali.
57. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada - 57. tetap
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya
yang sah.
58. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar - 58. tetap
pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang
dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
59. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai - 59. tetap
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
60. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat - 60. tetap.
ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 61 dan angka 62 disisipkan
angka 61a yang berbunyi sebagai berikut:

61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya - 61. Dokumen Pelaksanaan An ggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. anggaran.
61a. Dokumen Pelak sanaan Anggaran Pejabat Pengelola 61a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan
Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 12 - dari 162
halaman