Page 21 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan - -
pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; - -
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab - -
SKPD yang dipimpinnya;
i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi - -
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang - -
dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; - -
l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna - -
barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala
daerah; dan
m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala - -
daerah melalui sekretaris daerah.
2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu
Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-
undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Bagian Kelima -
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang -
Daerah

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat 3. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5),
(4) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 11 sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 Pasal 11 Pasal 11

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam (1) Tetap (1) Tetap
melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala
unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa
pengguna barang.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut
ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah,
SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban
kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan/atau kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan/atau
lainnya. pertimbangan objektif lainnya. pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada (3) Tetap (3) Tetap
ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 21 - dari 162
halaman