Page 22 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

(3a) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud (3a) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi : pada ayat (1), meliputi :
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan a. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja; pengeluaran atas beban anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran unit kerja yang b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan c. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran; memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan d. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan; ditetapkan;
e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang
dipimpinnya; dan dipimpinnya; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna
anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

(4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang (4) Tetap (4) Tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna
barang.

(5) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Bagian Keenam - -
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD - -

Pasal 12 - -

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa - -
pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam
melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit
kerja SKPD selaku PPTK.

(2) Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - -
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran
kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya.

(3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna - -
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna
anggaran/pengguna barang.

(4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa - -
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 22 - dari 162
halaman