Page 24 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 14 Pasal 14 -

(1) Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara (1) Tetap -
penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada
SKPD.

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran (2) Tetap -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.

(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara (3) Tetap -
langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan,
serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada
suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

(4) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam (4) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya -
melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara kepada KPA, kepala daerah menetapkan bendahara
penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran
pembantu. pembantu pada unit kerja terkait.

(5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara (5) Tetap -
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada PPKD selaku BUD.

BAB III - -
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD - -

Bagian Pertama - -
Asas Umum APBD - -

Pasal 15 - -

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan - -
pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - -
berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan
pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan
bernegara.

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, - -
alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 24 - dari 162
halaman