Page 19 - PP_NO_12_2019

www.hukumonline.com/pusatdata

iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan
f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil
perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Pasal 37
DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38
Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang
dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 39
Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan
penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

Pasal 40
Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dialokasikan kepada Daerah
yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Pasal 41
Dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d dialokasikan kepada Daerah
istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Pasal 42
(1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e bersumber dari APBN yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
(2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 43
Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44
Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a merupakan dana yang
bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase

19/109