Page 20 - PP_NO_12_2019

www.hukumonline.com/pusatdata

tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45
(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b merupakan dana yang
diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
b. bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

Pasal 46
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
a. hibah;
b. dana darurat; dan/atau

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47
Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau
jasa yang berasal dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam
negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48
Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN
yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang
diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 49

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan
Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan
Dasar.

(4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang
dimiliki Daerah.

20/109