Page 2 - SUMMARY MENGENAI REGULASI PERGESERAN DAN REVISI ANGGARAN - Copy

2. dalam periode pelaksanaan anggaran, sangat dimungkinkan terjadi perubahan
keadaan atau perubahan prioritas yang tidak diantisipasi pada saat proses
perencanaan.Misalnya saja ketika terjadi pergantian kabinet atau pergantian kepala
Negara, sebagaimana yang belum lama ini terjadi di Negara kita. Kemungkinan
yang lain, ketika kita melakukan revisi anggaran,
3. karena adanya perubahan metodologi pelaksanaan kegiatan, misalnya saja, semula
direncanakan secara swakelola menjadi kontraktual, dari single year menjadi multi
years.
4. adanya perubahan atau penetapan kebijakan pemerintah dalam tahun anggaran
berjalan, misalnya penghematan anggaran, reward and punishment atau yang sering
terjadi setiap tahun adalah APBN Perubahan

 PERGUB SULSEL 120 tahun 2017 (pasal 3) untuk memenuhi kebutuhan obyektif,dan
perkembangan kebutuhan daerah. Dalam pasal 4 menjelaskan Pergeseran dan revisi
anggaran pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan untuk taat,tertib,disiplin, dan
akuntabilitas penggunaan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

 PERGUB SULSEL 120 tahun 2017 pasal 5 menyebutkan Ruang lingkup pergeseran
anggaran meliputi:
1. Pergeseran Anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan
2. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan
3. Revisi antar uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan.

 PERGUB SULSEL 120 tahun 2017 pasal 6 pergeseran anggaran dan revisi anggaran
dilakukan pada APBD provinsi Sulawesi Selatan dan perubahan APBD provinsi Sulawesi
Selatan. pergeseran anggaran dan revisi anggaran dapat dilakukan 3 kali dalam satu tahun
anggaran. Pergeseran anggaran dan revisi anggaran dilakukan setelah mendapat
persetujuan Tim anggaran Pemerintah daerah.

 Pergeseran antar obyek belanja
(seperti Honorarium PNS,Honorarium Non pns, Uang lembur) dilakukan dalam jenis
belanja,kelompok belanja, serta kegiatan yang sama dan diajukan oleh Sekretaris Daerah
serta harus mencantumkan alasan yang obyektif,jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pengajuan pergeseran antar obyek belanja harus melampirkan
a. Fotocopy kegiatan DPA-SKPD dan atau DPPA-SKPD
b. Dokumen lain yang mendukung alasan pergeseran objek belanja dalam jenis belanja
yang sama.
c. Melampirkan matrik rencana pergeseran anggaran yang didalamnya terdapat kondisi
DPA SKPD dan kondisi DPA SKPD usulan pergeseran.

2 | P a g e