Page 4 - SUMMARY MENGENAI REGULASI PERGESERAN DAN REVISI ANGGARAN - Copy

 Revisi antar uraian Rincian Obyek Belanja.
Skpd dapat mengusulkan dalam rincian obyek belanja yang sama, dapat dilakukan atas
persetujuan PPKD,diajukan kepada sekretaris daerah,harus mencamtumkan alasan yang
obyektif,jelas dan data dipertanggungjawabkan. Dalam pengajuan pergeseran antar
rincian obyek belanja harus melampirkan seperti lampiran pergeseran obyek belanja.
Usul pergeseran anggaran disetujui oleh PPKD setelah mendapatkan pertimbangan
tertulis dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Persetujuan sebagaimana dimaksud
dengan cara membuat surat persetujuan sebagai dasar pelaksanaan yang merupakan satu
kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan DPA-SKPD yang selanjutnya
dituangkan dalam DPPA-SKPD.

 Pengendalian pelaksanaan pergeseran anggaran dilakukan oleh penjabat pengelola
keuangan daerah serta pengawasan pelaksanaan pergeseran anggaran dilakukan oleh
inspektorat provinsi.
 Dengan ditetetapkannya peraturan gubernur nomor 120 tahun 2017 maka peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 47 Tahun 2010 Tentang tata Cara Pergeseran
Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sulawesi Selatan
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 47 Tahun 2010 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

 Peraturan Gubernur Sulsel mulai berlaku pada tanggal 06 juli 2017.

4 | P a g e