Page 3 - SUMMARY MENGENAI REGULASI PERGESERAN DAN REVISI ANGGARAN - Copy

d. Mencantumkan kode rekening yang diusulkan pergeseran anggaran adalah kode
rekening yang mengalami perubahan saja.
e. Melampirkan surat pernyataan kepala SKPD yang memuat alasan usul pergeseran
anggaran.
f. Melampirkan matrik anggaran kas berupa pagu data anggaran kas yang dimohonkan
pergeseran anggarannya.

Usul pergeseran anggaran disetujui oleh PPKD(kepala BPKD Provinsi Sulawesi
Selatanyang bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah) setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari Tim Anggaran
Pemerintah Daerah. Persetujuan sebagaimana dimaksud dengan cara Membuat Surat
persetujuan sebagai dasar pelaksanaan. Surat ini dituangkan dalam peraturan gubernur
tentang perubahan penjabaran APBD. Serta persetujuan Sekretaris Daerah terhadap
pergeseran obyek belanja merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan.

 Pergeseran antar rincian obyek belanja
Seperti Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium pegawai honorer, uang
lembur pns, uang lembur non pns. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja berkenaan pada jenis belanja dan kelompok belanja serta kegiatan yang sama.
Diajukan kepada sekretaris daerah, serta harus mencantumkan alasan yang obyektif,jelas
dan dapat dipertanggungjawabkan antara lain kegiatan yang mendesak. Dalam pengajuan
pergeseran antar rincian obyek belanja harus melampirkan seperti lampiran pergeseran
obyek belanja. Usul pergeseran anggaran disetujui oleh PPKD setelah mendapatkan
pertimbangan tertulis dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Persetujuan sebagaimana
dimaksud dengan cara Membuat Surat persetujuan sebagai dasar pelaksanaan. Surat ini
dituangkan dalam peraturan gubernur tentang perubahan penjabaran APBD. Serta
persetujuan Sekretaris Daerah terhadap pergeseran obyek belanja merupakan satu
kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan

 Pergeseran anggaran diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah pasal 160 yang telah
mengalami perubahan menjadi permendagri nomor 59 tahun 2007 dan yang terakhir
PERMENDAGRI nomor 21 tahun 2011. Tetapi untuk pasal 160 tidak mengalami
perubahan ,tetap dengan isi pasal yang sama. Dalam pasal 160 ayat 2 dan 3 menjelaskan
bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja dapat dilakukan atas persetujuan PPKD
dan pergeseran antar Obyek belanja dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah tetapi
pada ayat 7 menjelaskan bahwa tata cara pergeseran sebagaimana ayat 2 dan ayat 3 diatur
dalam peraturan kepala daerah.

3 | P a g e